|
|
Batam ( Humas)- Kementerian Agama Republiik Indonesia melalui Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah menggelar kegiatan Evaluasi program dan kegiatan Direktorat KSKK Madrasah bertempat di Horison Ultima King’s Hotel Batam Jl. Yos Sudarso Seraya Atas Batam, Rabu (29/11) malam.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Inspektur Jenderal Bapak Prof. DR. M. Nur Kholis Setiawan, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah DR. A. Umar, Kepala Kantor Kemenag Kota Batam DR. H. Erizal, MH dan 34 Kepala Bidang Madrasah seluruh Indonesia. Direktur KSKK Bapak DR. A. Umar dalam sambutannya menyatakan optimis akan selalu menjaga nama baik madrasah. Saat ini, yang sering didengungkan adalah madrasah lebih baik, lebih baik madrasah. Untuk Tahun 2021 Insya Allah akan berubah menjadi Madrasah Hebat, ucap Direktur. Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Bapak Prof. DR. M. Nur Kholis Setiawan menuturkan jika madrasah beres artinya tidak ada persoalan dalam semua hal, maka sudah mewakili 85 persen satker yang ada di kementerian agama. Hasil temuan yang ada dari BPK, karena tidak dilakukannya review dalam suatu kegiatan dan menjelang akhir tahun akan dilakukan audit kinerja dan operasional. Untuk audit operasional sangat penting guna memastikan tujuan dari penggunaan dana yang sudah di pergunakan. Ada 34 Provinsi yang ada di Indonesia dan 135 ASN Kemenag yang terancam untuk diberhentikan karena masalah finger print atau disiplin, sebut Nurkholis. Kedepan kata Nurkholis akan dimaksimalkan di audit operasional, dan di audit dengan tujuan tertentu misalnya dengan adanya indikasi korupsi, menyalah gunakan jabatan dan lainnya serta laporan masyarakat. Pembenahan dan pembinaan sangat penting dilakukan di internal kementerian Agama. Irjen dan KPK sudah melakukan MOU dalam hal penindakan masalah penyalahgunaan anggaran. Kalau ada laporan masyarakat yang masuk ke KPK dengan indikasi kecil maka diharapkan agar menyerahkan ke Irjen saja, biarkan Irjen yang menyelesaikan dan begitu juga dengan sebaliknya jika ada laporan masyarakat yang masuk ke Irjen dengan jumlah yang fantastik maka KPK lah yang akan menyelesaikan, ujarnya. (Yd).
