|
|
Bandar Lampung (Inmas)- Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama RI mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Pusat, Daerah dan Perguruan Tinggi Hindu Tahun 2018 dari tanggal 5 sampai dengan 9 Februari 2018 bertempat di Hotel Sheraton, Lampung. Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya dengan diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari Pejabat eselon III dan IV Ditjen Bimas Hindu Pusat, Pembimas, Kabid Pendidikan dan Urusan Provinsi Bali, Kabid Bimas NTB, Kepala KanKemenag se-Provinsi Bali, Pembimas Hindu Provinsi Kepulauan Riau, Penyelenggara Bimas Hindu Kota Batam dan JFU Penyusun program dan anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam.
Ketua Pelaksana kegiatan Ida Bagus Manuaba dalam laporannya menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI tahun 2015 – 2019. Tujuannya adalah untuk menghindari duplikasi anggaran di pusat dan di daerah. Selain itu agar anggaran tepat guna, tepat manfaat dan tepat manfaat bagi masyarakat, tuturnya. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Lampung mengucapkan terima kasih atas ditunjuknya Lampung sebagai tuan rumah rakor Hindu tahun ini. Dijelaskannya umat Hindu saat ini di Lampung berjumlah 1 juta jiwa dengan beragam mata pencarian. Hubungan umat Hindu dengan umat beragama lain dan dengan pemerintah berjalan dengan sangat baik. Kondisi kerukunan umat beragama di Lampung berjalan dengan harmonis. Berbagai macam suku dan agama, semuanya hidup berdampingan, sebut Kakanwil. Kakanwil juga mengajak seluruh jajarannya untuk membaca kitab suci sesuai dengan agamanya setiap hari Jumat sebelum memulai aktivitas perkantoran untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan. Saat ini pelayanan umat Hindu di sini dilakukan oleh Pembimas Hindu, 2 (dua) penyelenggara Hindu, guru dan penyuluh Hindi, ujarnya. Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya dalam pengarahannya menegaskan bahwa pada tahun ini realisasi anggaran Bimas Hindu secara umum belum maksimal. Hal ini jangan sampai terulang lagi. Untuk itu penganggaran yang tepat mutlak dilaksanakan. Penganggaran harus teliti mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. “Penganggaran harus tepat guna, tepat sasaran dan fokus pada asas manfaat bagi masayarakat” terangnya. Kemudian Dirjen melanjutkan membuka kegiatan Rakor ini secara resmi dan melantik Tim Agen Perubahan Ditjen Bimas Hindu Tahun 2018. (bad70/yd/ep2018)
