Batam (Kemenag) – Rabu, 8 Oktober 2026, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang berlangsung di Hotel Baloi, Komplek Baloi Kusuma Indah No. 7, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi lintas instansi dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA), sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran hukum yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Hadir memberikan arahan Camat Kec. Belakang Padang, Abdul Hanafi, SE sekaligus membuka diskusi dengan memberikan kesempatan kepada pihak Imigrasi sebagai moderator.

Sebelum rapat dimulai, Hendri selaku moderator dari pihak Imigrasi menyampaikan pentingnya membangun dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing. Menurutnya, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi keimigrasian, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pencegahan dini terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat berdampak pada stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan di Indonesia.

Ia menekankan bahwa keberadaan orang asing di wilayah Indonesia perlu diawasi secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap WNA yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan izin tinggal, menjalankan aktivitas sesuai dengan peruntukannya, serta tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam pemaparannya, Hendri juga menyoroti sejumlah potensi pelanggaran yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa di antaranya meliputi dugaan keterlibatan warga negara asing dalam perekrutan atau pengoperasian aktivitas judi online, kegiatan pertambangan ilegal, aktivitas ekspor-impor ilegal, serta pengambilan gambar atau produksi film oleh WNA yang belum diketahui secara jelas tujuan maupun peruntukannya.

Menurutnya, berbagai potensi tersebut memerlukan perhatian serius dan penanganan yang terkoordinasi. Setiap instansi diharapkan dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing, sekaligus membangun komunikasi yang efektif agar informasi mengenai keberadaan maupun aktivitas orang asing dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Kepala KUA Soroti Verifikasi Administrasi Perkawinan Campuran

Dalam sesi diskusi yang berlangsung dinamis, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Abdul Majid,S.Sy turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya ketelitian dalam proses verifikasi administrasi perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia (WNI).

Ia menilai bahwa proses pemeriksaan dokumen dan pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan perlu dilaksanakan secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi penting untuk memastikan keabsahan dokumen, kejelasan identitas para pihak, serta terpenuhinya seluruh persyaratan hukum yang diperlukan.

Dalam diskusi tersebut, Kepala KUA juga mengangkat kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya perkawinan semu yang diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh kemudahan dalam urusan keimigrasian atau menutupi tujuan lain yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, koordinasi antara instansi keimigrasian, KUA, serta lembaga terkait lainnya dinilai penting untuk memperkuat pertukaran informasi sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

Meski demikian, pengawasan terhadap perkawinan campuran tetap harus dilaksanakan secara objektif dan tidak menggeneralisasi seluruh perkawinan antara WNA dan WNI sebagai sesuatu yang mencurigakan. Perkawinan yang memenuhi persyaratan hukum harus tetap memperoleh pelayanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TIMPORA DIharapkan Perkuat Deteksi Dini dan Pencegahan Pelanggaran

Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya peran TIMPORA sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan pertukaran informasi antarinstansi dalam pengawasan orang asing. Melalui sinergi yang baik, berbagai potensi pelanggaran diharapkan dapat dideteksi lebih awal sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara efektif.

Selain pengawasan terhadap dokumen keimigrasian dan izin tinggal, perhatian juga perlu diberikan terhadap kesesuaian kegiatan WNA dengan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia. Pengawasan tersebut harus dilakukan berdasarkan data, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi, terutama dalam menindaklanjuti informasi mengenai dugaan aktivitas ilegal yang melibatkan warga negara asing. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendukung upaya menjaga ketertiban umum, keamanan, dan kepentingan nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang diharapkan semakin memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengawasan orang asing yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Sinergi lintas instansi menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa keberadaan warga negara asing di Indonesia tetap berada dalam koridor hukum, sekaligus mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.