Pendirian Rumah Ibadah Harus Sesuai Dengan Aturan

Diposting oleh Badaruddin 01 Jun 2018,11:57:32 WIB Bimas Islam
Pendirian Rumah Ibadah Harus Sesuai Dengan Aturan

Batam Centre (Inmas)- Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama,tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum,serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Hal ini disampaikan kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam H.Erizal Ahbdullah pada saat menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Penyelenggaraan Alokasi Lahan Untuk Pembangunan Rumah Ibadah Masjid dan Mushalla di Kota Batam yang dilaksanakan di Gedung Marketing Centre,Kantor BP Batam – Batam Centre,(Kamis 31 Mei 2018).

Kegiatan ini dihadiri Ka.kankemenag Kota Batam H.Erizal Abdullah,MUI Kota Batam,Ormas Islam dari NU,Muhammadiyah,Pengurus Dewan Masjid Indonesia perwakilan Kota Batam,Persatuan Muballigh Kota Batam,Ketua dan pengurus Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kota Batam,Ka.Kua se Kota Batam,Dinas Cipta Karya,Perwakilan dari Pemko Batam dan BP Batam.

Untuk mendirikan rumah ibadah kata Erizal tidak boleh sembarangan,harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan tujuan agar pendirian rumah ibadah tidak memicu konflik yang berkepanjangan. Terkait prosedur pendirian rumah ibadah tertuang dalam PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 dan NOMOR : 8 TAHUN 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,Dan Pendirian Rumah Ibadat,lanjut Erizal.


Keterangan Poto: Ka.Kankemenag Batam H.Erizal Abdullah menyampaikan materi.

Dalam proses pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung,selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus diantaranya: 1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); 2. Dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa; 3. Rekomendasi tertulis dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 4. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota,ucap Erizal dengan semangat.(bad70/yd).




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment